Labumi.id, Kerja Polres Sumenep disorot banyak pihak terkait dugaan mangkraknya pembangunan Dinas Kesehatan yang nilai kontraknya mencapai Rp 4.162.900.000 itu.
Kurangnya keseriusan penanganan kasus pembangunan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep jadi bukti di mata publik karena berjalan ditempat. “Padahal kasus tersebut sudah dilaporkan sejak tahun 2014 silam. Terlalu lamban kerja Polres Sumenep dalam menangani kasus Dinkes itu,”kata Junaidi kepada wartawan, Senin (08/07/2019).
Dia meminta Polres Sumenep segera menuntaskan kasus dugaan penyelewengan kantor Dinas Kesehatan tersebut, agar publik percaya kepada penegak hukum bahwa tidak bermain-main.
Polres Sumenep mengaku bahwa penanganan perkara korupsi memang membutuhkan waktu yang agak panjang. “Prosesnya lama, sebab harus mengumpulkan banyak bukti,” kata Kasubag Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti kepada media.
Menurutnya penanganan dugaan kasus penyelewengan kantor Dinas Kesehatan sejauh ini masih berjalan. Bahkan kini sudah naik ketahap penyedikan dan menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pembangunan kantor Dinkes Sumenep sudah dilaporkan ke Polda Jawa Timur sejak tahun 2014, tapi hingga kini belum menunjukkan progres yang signifikan. kenapa dilaporkan, pembangunan kantor dengan nilai kontrak Rp 4.162.900.000 diduga ada penyimpangan.
Pada tahun 2015, Polda Jatim kemudian melimpahkan penanganan kasus ini ke Mapolres Sumenep. Peralihan penanganan perkara ini bisa diketahui berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor B/7712/VII/2015/Diskrimsus tertanggal 27 Juli 2015 tentang pelimpahan pengaduan masyarakat.
Kemudian di tahun berikutnya, tahun 2016, Polres Sumenep lantas menerbitkan surat perintah tugas penyidikan nomor SP-Gas/104/VII/2016 Satreskrim tertanggal 25 Juli 2016. Kini kasus tersebut belum jelas benar seperti apa progresnya, dan masyarakat tentu bertanya-tanya kinerja penegak hukum dalam hal ini Polres Sumenep.
