Labumi.id, Tim peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wiraraja Madura, Jawa Timur menemukan adanya kegagalan pembangunan di wilayah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur sepanjang tahun 2019-2020. Kegagalan pembangunan tersebut diperoleh dari dua indikator, yaitu banyaknya proyek pembangunan fisik yang mangkrak tidak digunakan dan banyaknya proyek pembangunan infrastruktur yang sudah rusak padahal baru selesai dibangun. Hal tersebut menyebabkan penggunaannya yang tidak maksimal untuk kepentingan masyarakat.
Menurut ketua tim peneliti, Mohammad Hidayaturrahman, proyek pembangunan fisik yang mangkrak dan rusak tersebut tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, baik yang berada di wilayah daratan maupun kepulauan. “Sebaran proyek pembangunan yang mangkrak juga merata hampir di seluruh sektor yang ada, baik sektor kesehatan, seperti Puskesmas pembantu, sektor pendidikan seperti gedung sains di dekat Stadion A Yani, Panglegur, dan sektor transportasi serta perhubungan,” ujarnya.
Hidayat melanjutkan, kegagalan pembanguna tersebut disebabkan oleh setidaknya tiga faktor. Pertama, perencanaan yang kurang baik. Perencanaan pembangunan masih seperti kegiatan seremonial, tanpa menyentuh persoalan mendasar dari kebutuhan pembangunan masyarakat secara umum. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) berjalan setiap tahun, namun hasil Musrembang seringkali berbeda dengan kebutuhan warga yang paling mendasar.
Hal ini bisa terlihat dari misalnya dengan adanya proyek pembanguna fisik yang sejenis dan keduanya sama-sama tidak dapat dimanfaatkan warga. Seperti proyek dermaga yang ada di Pulau Saur, Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Di pulau ini, ada dua dermaga yang dibangun berdekatan, namun kedua dermaga tersebut sama-sama tidak dapat digunakan sama sekali oleh warga setempat.
Kedua, lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan proyek pembangunan fisik dan infrastruktur yang dilakukan. Kontrol selama pelaksaknaan proyek, terutama proyek yang dilaksanakan di wilayah pelosok dan kepulauan, jarang sekali mendapat pengawasan yang baik dari aparatus terkait. Begitu pula kontrol dari legislatif masih terbilang jarang. Kalaupun dilakukan sebatas seremonial, belum ada sistematika pengawasan yang memadai.
Ketiga, minimnya partisipasi publik di dalam melakukan pengawasan terhadap program pembangunan pemerintah. Selain minim partisipasi dalam pengawasan pelaksanaan, partisipasi publik juga terbilang minim di dalam memanfaatkan hasil pembangunan yang ada. Hal ini memang dimulai dari sejak perencanaan yang tidak melibatkan secara maksimal publik pada saat perencanaan pembangunan. Sehingga pada saat proyek pembangunan dilaksanakan, masyarakat di sekitar lokasi juga acuh tidak acuh terhadap program yang ada. Meskipun bangunan juga selesai, namun warga cenderung tidak mau memanfaatkan.
Anggota tim penelitia Imam Hidayat menyebut, program pembangunan yang gagal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep. Sehingga meningkatkan APBD Sumenep yang mencapai Rp 2 triliun lebih tidak berbanding lurus dengan semakin meningkatkan kesejahteraan warga, berkurangnya pengangguran, dan berkurangnya penduduk miskin.
“Ke depan diperlukan upaya yang lebih serius dan massif terhadap pengelolaan pembangunan terutama yang bersumber dari APBD, sehingga gelontoran dana pembangunan yang bersumber dari APBD tidak terlihat hasilnya. Pemerintah tidak bisa berjalan sendirian, butuh dikawal oleh masyarakat di dalam melaksanakan pembangunan, sehingga keberadaan pembangunan yang dilakukan akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” papar Imam.
Imam berharap pemerintah daerah bisa mengkaji secara jeli rencana pembangunan yang dilaksanakan, dengan melibatkan para stakeholder pembangunan yang ada, termasuk perguruan tinggi dan media. Sehingga apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah akan lebih terbuka lagi pada masa mendatang. [**]
