Labumi.id. Selama lima tahun ke depan pemerintah akan menyiapkan anggaran sebesar Rp. 400 triliun untuk program dana desa. Besaran anggaran ini meningkat bila dibandingkan pada Pemerintahan Kabinet Kerja 2014-2019 yang hanya sebesar Rp.257 triliun.
Rencana perubahan anggaran dana desa ini telah disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo usai mengikuti rapat terbatas mengenai pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 di Istana Kepresidenan, Senin ( 15/7).
Mendes Eko menjelaskan bahwa presiden menambahkan program anggaran dana desa agar pemerataan ekonomi Indonesia sampai ke pelosok terjauh pedesaan yang terpencil. Selain itu pemerintah menggelontorkan dana desa tersebut untuk mewujudkan perubahan melalui pemberdayaan, pembangunan infrastruktur yang diinisiasi oleh rakyat sendiri.
Menurut Eko, pihaknya harus segera mengentaskan ribuan desa tertinggal sesuai target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). “Hanya dengan dana desa yang bisa membuktikan ini terwujud,”tuturnya.
Pemerintah memiliki target positif dengan pembentukan 6 ribu desa mandiri pada tahun ini. Meskipun baru terbentuk sekitar 2.700 desa mandiri, tapi dalam tahun ini target tersebut harus tercapai semua.
“Untuk pembentukan desa mandiri, sebagian besar ada di Pulau Jawa. Barulah desa-desa di Kalimantan dan Indonesia bagian timur. Masih ada target sekitar 2.000 desa lagi,”katanya.
Selain itu, Eko memastikan bahwa aliran dana desa yang sangat besar nanti tidak akan membebani keuangan negara. Karena pemerintah akan mendapatkan manfaat positif dari penyaluran dana desa. Seperti hasil pembangunan dan pajak yang dibayarkan kembali ke negara oleh masyarakat.
“Banyak BUMDes berhasil, pembayaran pajak kemudian lebih besar dari dana desanya. Belum lagi turunnya angka stunting dan jumlah orang miskin,”imbuh Eko.
Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa realisasi dana desa hingga akhir Juni 2019 sudah mencapai Rp 41,83 triliun atau 59,76 persen dari pagu alokasi APBN yang sebesar Rp 70 triliun.
Realisasi APBN tersebut, menurutnya tumbuh 16,65 persen jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama di tahun sebelumnya. “Ini pencapaian yang positif karena dana desa tahap I san tahap II sudah disalurkan seluruhnya pada Juni 2019 kepada 434 daerah penerima,”tukas Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (16/7/) kemarin.
