Pesta Pernikahan Putra Ketua Banggar DPR RI Dianggap Ironi Bagi Pemerintahan Sumenep yang Baru Dilantik

Labumi.id, Kiai Dardiri Subairi yang juga aktivis lingkungan sekaligus inisiator Barisan Ajagha Anak ban Nak Poto (Batan) Sumenep, Madura, Jawa Timur menganggap prosesi hajatan pernikan putra Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah, Lillahi Mas Bergas Darmacil dengan Nadhya Ramadhanty Alqadri yang berlangsung tanggal 13-14 Maret 2021 di masa pandemi kurang elok bagi pendalaman demokrasi di Sumenep. 

Dia juga menganggap peristiwa tersebut, sebagai suatu yang ironi dalam pemerintahan baru di Kabupaten Sumenep yang baru dilantik.

“Ini saya rasa, preseden yang sangat tidak elok bagi pendalaman demokrasi di Sumenep. Juga ironi bagi kepemimpinan yang baru dilantik,”papar dia melalui chat personal kepada labumi.id, Minggu,14/03/2021.

Kiai Dardiri mengaku sebagai aktivis serta pegiat lingkungan juga menyayangkan perlakuan berbeda dari pemerintah, TNI, Polri terhadap kegiatan masyarakat di era pandemi. 

“Penegakan peraturan hanya berlaku bagi rakyat biasa atau rakyat kecil, bagi elit kekuasaan peraturan itu sangat longgar, bahkan nyaris tak berguna,”jelasnya. 

Kemudian dia menjelaskan pada tanggal 23 Februari “PELITA JOKOTOLE”, sebuah komunitas anak muda di Manding yang konsen terhadap isu agraria mau menyelenggarakan Rokat Bumi. Tapi acara itu diminta dibatalkan oleh Polsek Manding dengan alasan pandemi dan akhirnya disepakati oleh panitia karena menghormati pemerintah.

Tetapi setelah tersiar kabar acara pernikahan putra pejabat penting yang dirayakan bahkan melebihi kemeriahan kegiatan istighasah berlangsung aman, tanpa ada tindakan apapun dari pemerintah dan nyaris pula tidak ada media yang meliput.

“Tetapi setelah…….tak ada media yang meliput saya baru sadar bahwa ada yang tak adil dalam pembatasan kegiatan masyarakat di era pandemi ini,”tegas Kiai yang aktivis ini. 

Pemerintahan baru Ach.Fauzi dan Dewi Khalifah baru dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep, Jum’at (26/2/2021) lalu. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Grahadi bersamaan dengan lima kabupaten lainnya di Jawa Timur. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *