Sumenep, Labumi.id ; Tiga partai gurem yang tidak bisa membentuk fraksi sendiri di DPRD Sumenep, ada Partai Nasdem, Hanura, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiga partai gurem ini akhirnya sepakat membentuk fraksi gabungan. Hal itu menyusul adanya kesepakatan antar Pimpinan Partai Politik (Parpol) untuk berkoalisi di parlemen Sumenep selama lima tahun kedepan di priode 2019-2024.
”Sudah final tiga Pimpinan Partai telah bersepakat untuk membentuk fraksi Gabungan yaitu Nasdem Rakyat Sejahtera di DPRD Sumenep,” ungkap Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nasdem Sumenep, Aqis Jasuli, Minggu (25/8/2019).
Berdasarkan hasil Pemilu 2019, perolehan kursi tiga parpol tersebut tidak cukup membentuk satu fraksi sendiri karena syaratanya minimal 4 kursi di DPRD Sumenep. Nasdem dan Hanura masing-masing 3 kursi, dan PKS 2 kursi. ”Tentu kedepan kami akan menjadi Fraksi yang kuat dan solid karena dengan bergabungnya tiga partai komposisi kursi menjadi delapan nanti di DPRD,” kata Legislator asal Pulau Talango ini.
Menurutnya, tiga Partai Nasdem, Hanura, dan PKS bergabung karena memiliki satu komitmen dan visi yang sama untuk memperjuangkan aspirasi rakyat di kursi Legislatif. Pimpinan Parpol telah menyampaikan struktur kepengurus fraksi kepada Pimpinan DPRD Sementara guna disahkan dalam forum Paripurna. ”Struktunya Ketua Fraksi dari Nasdem saya sendiri, kemudian Sekretarisnya Mohammad Yusuf dari PKS, sedangkan Bendahara fraksi dari Hanura,” jelas Alumni Nasya’Atul Muta’allimin Gapura ini.
Ditempat terpisah, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura, M. Ramzi membenarkan partainya bergabung dengan Nasdem dan PKS membentuk satu fraksi. Selain tidak bisa membentuk fraksi sendiri, Partainya memiliki satu visi memperjuangkan aspirasi rakyat.
Ia meyakini fraksi gabung yang dibentuknya akan mewarnai dinamika politik di Parlemen khususnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat atau konstituen yang diwakilinya. Dengan jumlah 8 kursi, Fraksinya akan menempati sejumlah posisi strategis di sejumlah alat kelengkapan dewan.
”Tentu agenda pertama yaitu menyusun strategis dan komunikasi politik untuk memperebutkan posisi strategis baik di Komisi maupun di alat kelengkapan Dewan lainnya,” tambahnya. (Red)
