Jakarta, Labumi.id, Ratusan petani ikut menggelar unjuk rasa menyambut peringatan Hari Tani Nasional, 24 September, di depan Istana Merdeka Jakarta, Selasa (24/09/2019). Mereka meminta agar reforma agraria dituntaskan dan RUU Pertanahan tidak berpihak pada korporasi. Mereka juga meminta agar Presiden Jokowi kembali kepada rakyat, bukan memilih investasi yang masuk ke Indonesia.
Dalam penilaian mereka RUU Pertanahan sama sekali tidak berpihak kepada para petani, penguasaan tanah lebih berpihak kepada korporasi dan pariwisata. DPR tidak pernah melibatkan satupun petani dalam pembahasan UU Pertanahan.
Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, menyatakan ada 5 poin persoalan paling mendasar yang harus didengarkan pemerintah maupun DPR, yaitu pelaksanaan reforma agraria yang belum tuntas, mandat yang belum berjalan mengenai Tap MPR No IX/2001, UU Pokok-pokok Agraria 1960, evaluasi satu tahun Perpres Reforma Agraria, sekaligus penyelesaian konflik agraria di segala sektor yang tidak kunjung diselesaikan.
Menurut Dewi sejauh ini para petani masih merasakan adanya perampasan tanah, penggusuran, dan kriminalisasi. Untuk itu dia meminta agar pengesahan RUU Pertanahan ditunda karena dinilai berwatak liberal, tidak berpihak kepada petani serta menolak kebijakan ekonomi, pertanian, dan peraturan hukum yang pro-korporasi serta menyengsarakan rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, Gun Retno salah satu petani dari Kendeng, Jawa Tengah menyatakan pemerintah akan tetap hidup sepanjang masih ada petani. Sebaliknya, pemerintah tidak akan hidup jika hanya memanfaatkan investasi.
Sebagai petani, dia berharap agar Presiden Jokowi membuka kembali telinganya untuk mendengarkan keluhan rakyat dan petani. Segera mengambil sikap dengan menghentikan pembahasan RUU Pertanahan dan tak perlu melakukan penundaan.
Dalam aksi tani itu, perwakilan Serikat Petani Pasundan Agustiana yang menjadi koordinator lapangan aksi peringatan Hari Tani Nasional 2019, ketika diijinkan bertemu Presiden Jokowi di Istana menyampaikan beberapa hal penting menyangkut isu agraria terakhir. Diantara yang disampaikan, adalah keinginannya yang ingin mengembalikan tanah sepenuhnya menjadi milik bangsa, bukan investor dan korporasi. (*)
