Palsu: PKB Koalisi dengan PDI Perjuangan di Pilkada Sumenep

Penulis: Badruddin HaikalEditor: Redaksi

Labumi.id, Ketua DPC PKB Sumenep KH. Imam Hasyim meluruskan beredarnya berita di sejumlah media tentang koalisi PKB dengan PDI Perjuangan pada Pilkada Sumenep 2024.

“Tidak benar berita itu. PKB belum mengeluarkan pernyataan apapun soal koalisi, termasuk dengan PDIP,”papar mantan Ketua DPRD Sumenep ini kepada labumi.id, Selasa, 4 Juni 2024.

Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) At Taufiqiyah Aeng Baja Raja, Bluto, Sumenep ini lalu menegaskan jika kewenangan koalisi bukanlah hak dari DPC, akan tetapi hak itu datang dari DPP.

Pihaknya baru diperintahkan membuka pendaftaran untuk penjaringan bakal calon Bupati (Bacabub) dan bakal calon wakil bupati (Bacawabup) Sumenep. Sedangkan nama-nama yang telah mendaftar baik di posisi Bacabub atau pun bacawabup sudah disetorkan ke DPP.

“Tiga untuk Bacabub, dan empat bacawabub sudah kita setorkan semua ke DPP,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa DPC PKB Sumenep bisa mengusung sendiri calon untuk ikut kontestasi Pilkada 2024. Selain itu, katanya bisa juga melakukan koalisi dengan partai apapun atas perintah DPP.

Tapi sejauh ini, dia juga mengaku tidak pernah melakukan lobi-lobi politik, bahkan soal koalisi kepada partai lain, termasuk DPC PDI Perjuangan serta lainnya.

Disinggung terkait rekomendasi, sosok kharismatik ini pun menjelaskan bahwa rekomendasi untuk Sumenep sampai perhari ini masih belum diterima. Dia juga mengaku tidak berani berkesimpulan dan menebak-nebak kapan rekomendasi turun dan jatuh kepada siapa.

Pada Senin, 3/6/2024 Ketua Desk Pilkada Partai PKB Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat,  telah menjelaskan nama-nama bakal calon kepala daerah (Bacakada) yang telah selesai diverifikasi dan mengikuti rangkaian uji kelayakan dan kepatutan atau UKK pada tahap 1.

Halim menjelaskan bahwa dari 288 calon kepala daerah sudah selesai mengikuti rangkaian UKK, uji kelayakan dan kepatutan. Pihaknya juga telah mengeluarkan 65 rekomendasi untuk bupati dan walikota.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *