Sumenep, Labumi.id, Sejumlah organisasi payung dari kepulauan Sumenep, Jawa Timur yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Sapeken Sumenep (Himpass), Forum Pemuda Ra’as (FPR) dan Forum Mahasiswa Kangayan (Formaka) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD, kemudian dilanjutkan ke kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Mereka bersatu memintal kepastian reformasi transportasi laut, sebab menurut salah satu koordinator lapangan masyarakat kepulauan warga kepulauan terasa di anaktirikan dari pembangunan.
“Kepulauan terkesan di anak tirikan. Tahun 2020 mendatang Pemkab harus revolusi beli kapal baru,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) Abdul, dalam orasinya.
Padahal menurutnya pendapatan asli daerah (PAD) Sumenep terbanyak bersumber dari wilayah kepulauan. Namun pemerintah seakan-akan tutup mata terhadap kebutuhan masyarakat kepulauan.
Tidak tersedianya kapal laut yang layak untuk masyarakat kepulauan, bukti warga pulau dianaktirikan. Belum lagi persoalan lain seperti pembangunan, Kesehatan maupun pendidikan.
“Pemerintah hanya berjanji akan membangun, faktanya sampai saat ini belum ada satupun yang dibangun,” teriak Abdoel, Koorlap aksi.
Menurut Abdul, masyarakat kepulauan merasakan keberadaan transportasi laut yang ada, mulai minimnya fasilitas yang standar dan penumpang seringkali overload, melebihi kapasitas yang ditentukan.
“Ini sangat berbahaya bagi penumpang,”jelas Abdoel.
Lebih lanjut, Abdoel menuding kunjungan Bupati Busyro Karim ke kepulauan beberapa hari yang lalu hanyalah safari politik jelang Pilkada 2020.
“Safari kepulauan oleh bupati itu jangan-jangan hanya politik saja. Buktinya sekarang dia malah jalan-jalan ke luar negeri,” tandasnya.
Pengunjukrasa meminta, tahun 2020 mendatang, pemerintah harus sudah menyediakan transportasi tambahan. Bahkan, keberadaan Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) III yang baru diresmikan akhir tahun 2018 lalu, dinilai belum mampu mengurai permasalahan transportasi masyarakat kepulauan. (Khairul Amin)
