Labumi.id, Menjelang digelarnya Pilkada 2024 Kabupaten Sumenep telah mendorong beberapa pihak entek-entekan ngebut bersosialisasi, membranding dirinya kepada masyarakat. Upaya ini tentu saja diharapkan dapat menaikkan elektabilitasnya agar bisa di kenal dan di terima oleh masyarakat luas. Tidak sekedar bersosialisasi namun juga beberapa tokoh telah mendaftar di beberapa partai politik agar
memiliki kendaraan politik. Hanya saja fakta yang ada pendaftaran bukan sebagai kepala daerah, namun sebagian besar hanya sebagai calon wakil kepala daerah alias Cawabub.
Tokoh-tokoh yang mendaftar kepada partai politik diantaranya memiliki latar belakang pendidikan dari pesantren atau akrab di kenal dengan sebutan santri. Fenomena santri mendaftar sebagai wakil kepala daerah cukup disayangkan karena ada baiknya tokoh yang memiliki latar belakang santri mendaftar sebagai calon kepala daerah bukan calon wakil kepala daerah.
Bukan suatu alasan seorang tokoh yang memiliki latar belakang harusnya mendaftar sebagai calon kepala daerah mengingat dunia pesantren memiliki peran penting dalam mendidik karakter individu yang mandiri dan berkelompok sosial dalam proses interaksi baik yang bersifat asosiatif dan disosiatif.
Begitulah cerminan pemimpin yang terlahir dari proses penanaman karakter yang memiliki kompetensi
sejak dini. Proses penempaan di pesantren yang tidak mudah secara tidak langsung telah memberikan bekal kemampuan kepemimpinan, baik dalam lingkup individual atau juga dalam lingkup kelompok. Tidak salah apabila dimaknai bahwasanya pesantren telah mendidik, membentuk dan menciptakan individu sebagai pemimpin yang tangguh dan memiliki kebermanfaatan di tengah-tengah masyarakat.
Pemilihan kepala daerah Sumenep tahun 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi santri untuk ikut serta ikhtiar menjadi pemimpin kepala daerah di kabupaten Sumenep. Ikhtiar untuk menjadi pemimpin yang terpercaya, dan beramanah dalam membawa arah perubahan pembangunan kabupaten Sumenep.
Sejarah bangsa Indonesia telah menunjukkan bahwa santri memiliki kemampuan melawan superioritas kelompok militer atau bahkan juga kelompok teknokrat dari era orde lama hingga orde baru. Terpilihnya Abdurrahman Wahid atau yang lebih di kenal dengan Gus Dur telah menjadi bukti bahwa santri memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam kepemimpinan. Tidak cukup itu era reformasi telah banyak melahirkan santri sebagai kepala daerah, seperti TGB M. Zainul Majdi (mantan Gubernur NTB), Gus Ipul (Walikota Pasuruan), Mundjidah Wahab (Bupati Jombang) termasuk Ramdhan Sirad, Busyro Karim (keduanya Bupati Sumenep) dan sebagainya.
Munculnya pemimpin-pemimpin atau kepala daerah yang berlatar belakang santri telah menjadi era baru dan menjadi dekonstruksi santri yang selalu dianggap kelompok marginal, hal ini bukan tanpa sebab apabila dicermati selama dua dasawarsa terakhir, tokoh- tokoh dari kalangan santri telah ikut serta dalam daftar calon pemimpin nasional.
Tokoh-tokoh besar berlatar belakang santri yang telah ada di tingkat nasional diharapkan dapat menjadi inspirasi, khususnya di Sumenep pada ajang perhelatan kepala daerah 2024. Harapan ini memiliki argument bahwasanya kelompok santri memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan kepemimpinan kelompok elit modern.
Alasan terkuat, karena kebiasaan kritis dan elitis yang terdapat pada kelompok intelektual modern cenderung tidak akomodatif terhadap cara berpikir dan gaya hidup masyarakat akar rumput. Begitu sebaliknya bahwasanya tradisi pesantren telah mengajarkan moralitas dan perilaku egaliter, sehingga memungkinkan para tokoh yang berlatar belakang santri untuk menjangkau dimensi lapisan masyarakat kelas bawah.
Apabila hal ini terbentuk sedemikian maka figur dengan latar belakang santri merupakan seseorang yang merepresentasikan moralitas, melalui rumusan visi misi dengan mengelaborasikan berbagai ranah ilmu pengetahuan sehingga mampu menjawab setiap persoalan yang terus berkembang di setiap dimensi dan ruang.
Sisi lain dengan munculnya calon kepala daerah dengan latar belakang santri telah mematahkan stigma bahwa aktivis santri tampak memiliki kesulitan komunikasi dengan kelompok masyarakat sosial-agama digolongkan sebagai kaum abangan yang memiliki konstruksi sosial ingin menghancurkan Islam.
