Teror Penundaan Pemilu dan Kebutuhan Pokok, Aliansi Mahasiswa Sumenep Geruduk Kantor DPRD

Labumi.id, Aliansi Mahasiswa Sumenep, Madura, Jawa Timur ikut menggelar aksi demostrasi bersama masyarakat menolak dilakukannya penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode.

Demonstran mahasiswa dari lintas kampus di ujung timur pulau Madura ini juga menolak kenaikan harga BBM,PPN,serta bahan-bahan pokok termasuk harga minyak goreng ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep.

Mahasiswa bergantian menyampaikan aspirasi menolak kenaikan BBM, penundaan pemilu, hingga kenaikan minyak goreng.

Usai berorasi massa aksi mendesak ingin masuk menemui para wakil rakyat. Mahasiswa kecewa karena hanya ditemui dua orang anggota dewan. Mereka lalu memilih masuk dengan cara merusak kawat berduri hingga merobohkan pagar depan DPRD Sumenep.

“Kami sangat kecewa, karena hanya ingin menemui para anggota kalau hanya dua orang kami tidak mau.”kata Abdul Mahmud koordinator aksi dalam orasinya, Senin 11 April 2022.

Menurut Mahmud, pasca pemerintah menaikkan BBM diam-diam, PPN juga dinaikkan 11 persen. Tidak hanya itu, beberapa elit politik mulai mewacanakan kekuasaan melampaui konstitusi yakni penundaaan pemilu.

“Ini namanya teroris konstitusi, kami harus tolak,”tandasnya.

Wacana penundaan pemilu atas dasar perbaikan pemulihan ekonomi karena Covid 19 sampai bualan bahwa Indonesia masih membutuhkan Presiden seperti Jokowi tak lebih dari upaya pembangkangan konstitusi dan menginjak martabat masyarakat Indonesia.

Hal itu, ucap Mahmud semakin diperkuat dengan statemen Menteri Koordinator Maritim dan, Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim memiliki data big data 110 juta masyarakat yang menginginkan penundaan pemilu.

Diketahui bersama jabatan presiden telah diatur undang-undang dasar 1945 pasal 7 bahwa presiden dan wakilnya menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan sama, hanya untuk satu kali masa jabatan

“Artinya pariode pemerintahan presiden diatur maksimal 2 periode. Maka wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan menjadi teror di masyarakat luas,”tukasnya.

Selain itu, para elit politik seakan memberikan dukungan sehingga menjadi momok besar bagi demokrasi kita. Tidak berhenti disitu survey kepuasaan bersahut-sahutan.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *