Sri Mulyani; Agar Menguntungkan Masyarakat, APBD Harus Digunakan Kepada Sektor Produktif

Labumi.id, Kebanyakan Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia menggunakan APBD dengan efektif. Mereka lebih memilih menggelontorkan dana itu untuk belanja pegawai, dibandingkan belanja modal yang menguntungkan masyarakat.

“Pada tahun 2019 saja, rata-rata porsi belanja pegawai mencapai 34,74 persen, sedangkan rata-rata belanja modal masih rendah sebesar 20,27 persen,”ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna RAPBN Tahun 2022 secara virtual, Kemarin(20/5/2021).

Sri Mulyani mengatakan jika belanja pegawai di daerah yang tertinggi hanya bisa mencapai 53,9 persen, sementara belanja modal yang terendah hanya 7,1 persen.

Padahal ketimpangan antar daerah di Indonesia masih sangat lebar. Akses air bersih rata-rata mencapai 89,27 persen, tapi masih ada daerah ada yang baru mencapai 1,06 persen. Hal yang sama juga bisa dilihat dari tingkat kemiskinan. Ada daerah dengan rata-rata tingkat kemiskinan 2,68 persen, tapi masih ada daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi mencapai 43,65 persen.

Maka itu, pihaknya meminta Pemda maupun pemerintah pusat melihat kembali porsi belanja yang harusnya digelontorkan. Hubungan keuangan antara pusat dengan daerah perlu dikembangkan untuk meminimalkan ketimpangan antara vertikal dan horizontal serta mendorong kualitas belanja daerah.

Maka itu sangat penting kemudian mendesak untuk merekonstruksi kembali hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pelosok NKRI. 

Menurut Sri Mulyani, dalam G20 survailance note yang disampaikan pada virtual meeting G20 Leader Summit, Indonesia berpotensi menerima tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen jika belanja digelontorkan ke sektor produktif. Tambahan pertumbuhan sebesar 1 persen itu bakal dinikmati dalam 4 tahun berikutnya, jika setengah persen dari PDB diarahkan untuk belanja infrastruktur. Tetapi yang perlu diperhatikan, dibutuhkan asesmen untuk menegaskan kembali realisasi belanja negara ke arah belanja di sektor produktif. “ Hal ini yang harus dilakukan dan dikuatkan,”paparnya. (Red) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *