Satpol PP Sumenep Tebang Pilih Lakukan Penyegelan Cafe yang Melebihi Batas Waktu Jam Malam, Alasannya Mengagetkan

Labumi.id, Operasi Yustisi tentang penerapan jam malam yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada sabtu, 13 Februari 2021 kemarin dinilai ada kejanggalan.

Pasalnya, dalam operasi tersebut Satpol PP dinilai tebang pilih saat melakukan penindakan dan penyegelan terhadap cafe yang membuka melebihi batas jam malam.

Diketahui, ada 2 cafe yang saat itu dilakukan operasi. Pertama Cafe Cuan yang terletak di Jl. Adhirasa, Kothe, Kolor, Kota Sumenep. Kemudian Java In cafe and resto yang juga terletak di Jl. Adhirasa Nomor 18 , Kolor, Kota Sumenep. Anehnya, Satpol PP kala itu tak berani melakukan penyegelan terhadap Java In.

Kala itu, cafe cuan langsung disegel karena melebihi batas jam malam dan pengunjungnya juga melebihi dari 50 persen kapasitas cafenya. Hal itu jelas melanggar Inmendagri, demikan disampaikan Kasi Penegakan Perda Satpol PP Sumenep, RB Taufikurrahman, Senin, 15/02/2021.

Sedangkan Java In oleh petugas tidak dilakukan tindakan penyegelan dengan alasan pengunjungnya kala itu kurang dari 50 persen. “Satpol PP hanya melihat empat kursi dilantai dua cafe, makanya tidak dilakukan penindakan penyegelan,” ujarnya

Tindakan Satpol PP menurut Taufik sudah sesuai dengan peraturan Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

“Dalam hal operasi gabungan yutisi malam Minggu, kita mengacu pada Inmendagri tahun 2021 nomer 3 tentang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro,” ungkapnya.

Kata dia, dalam aturan itu, operasi usaha cafe dan resto kegiatan pelanggan ditempat tidak boleh lebih dari 50 persen dari kapasitas cafe. Apabila lebih akan dilakukan penindakan. Sedangkan untuk pesanan antar jemput tetap tidak ada pembatasan akan tetapi harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19

“Terkait simpang siur penutupan cafe kita ada SE baru, kalau lebih 50 persen pengunjung kita akan melakukan penutupan sesuai Irmendagri,” terangnya

Ketika ditanya mengenai Surat Edaran (SE) Bupati Sumenep Nomor 800/943/435.205/2020 tentang pemberlakuan jam malam bagi operasional cafe, sejak 01 Januari 2021 yang berdasar pada Perbup Nomor 452 tentang Satuan Tugas Pengawasan Covid-19 dan Perbup Nomor 61 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, Taufik mengatakan bahwa sejak terbitnya Inmendagri dan Keputusan Gubernur Jawa Timur, maka dengan sendirinya SE Bupati tidak berlaku.

“Maka secara otomatis surat edaran bupati tentang pembatasan jam buka cafe sudah tidak berlaku,” tandasnya

Dalam Inmendagri dan Kepgub, Kabupaten Sumenep Tidak Masuk PPKM

Dalam Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro pada poin ke empat huruf f prioritas pemberlakuan PPKM di Provinsi Jawa Timur tidak menyebutkan Kabupaten Sumenep dan Madura secara keseluruhan.

Gubernur Jawa Timur dan Bupati/Wali Kota dengan prioritas wilayah Surabaya Raya, Madiun Raya dan Malang Raya. Sedangkan Madura secara keseluruhan tidak ada dalam isi Inmendagri tersebut.

Senada juga dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang PPKM untuk pengendalian penyebaran Covid-19, tidak menyebutkan Kabupaten Sumenep atau bahkan Madura secara keseluruhan ke dalam pemberlakuan PPKM. Dalam poin pertama pemberlakuan PPKM hanya di 11 kabupaten/kota di Jawa Timur yaitu: Kota Surabaya, Kota Sidoarjo, Kota Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blitar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *