Sosial  

Ribuan Buruh Bergerak Ke Istana, Spanduk Terbentang Minta Jokowi Turun  

Labumi.id, Ribuan massa kelompok buruh, elemen mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar aksi unjuk rasa, Jakarta Pusat , Kamis (28/10).

Setidaknya 1000 buruh dan 200 an massa dari BEM SI yang ikut turun dalam aksi untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ini. Terlihat sepanjang jalan massa yang berjalan beriringan tak henti-henti meneriakkan yel-yel dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Massa aksi bergerak ke arah Istana Merdeka mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian.

Massa yang didominasi pakaian merah, membentangkan spanduk dan poster. Sementara massa lainnya juga mengibarkan bendera organisasinya masing-masing. Sebagian poster yang dibawa massa aksi bertuliskan ‘Cabut UU Minerba’, Cabut UU KPK, dan lainnya. Bahkan, salah satu spanduk tampak mencolok bertuliskan “Mosi Tidak Percaya Kepada DPR RI dan Pemerintahan Jokowi Ma’ruf, Jokowi Mundur!”.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos dalam pernyataannya kepada awak media, massa yang turun ke jalan mencapai 1000 buruh. Ditambah 200an massa dari BEM Seluruh Indonesia.

“Kita koordinasi dengan kelompok BEM, mereka ada sekitar 200an. Sedangkan dari Gebrak 1000an terdiri dari masyarakat sipil dan buruh,”demikian, kata Nining.

Dalam aksi ini, Nining menyampaikan ada beberapa tuntutan yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Pertama tuntutan agar mencabut UU Nomor 11 Tahun 2019, mengenai Cipta Kerja dan segala tetek bengek aturannya.

Mereka juga mendesak penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK), setop kriminalisasi dan penangkapan aktivis, serta jaminan persamaan hak dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga dan buruh migran.

Selain itu, mereka menuntut jaminan perlindungan bagi buruh di berbagai sektor, pengusutan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, penghentian pembungkaman dan represivitas terhadap gerakan rakyat.

“Tuntutan kami cabut omnibus law UU Cipta Kerja beserta turunannya, hentikan pembungkaman dan represivitas terhadap gerakan rakyat, usut kasus korupsi BPJS, usut kasus korupsi bantuan sosial, setop PHK sepihak, hentikan kekerasan terhadap perempuan. Rezim Jokowi-Amin gagal sejahterakan rakyat,” teriakNining.

Sementara itu, Kesubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat AKP Sam Suharto menjelaskan untuk mengawal jalannya aksi ini, pihaknya telah menurukan sebanyak 1.955 aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP DKI Jakarta.

“Ada 1.955 personel gabungan TNI-Polri dan pemprov, termasuk kawat berduri,” kata Sam Suharto.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *