Jakarta, Labumi.id – Resolusi Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang dihasilkan dari Musyawarah Besar Mahasiswa dan Pemuda Papua pada awal Agustus lalu di Yogyakarta disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
Bersama sejumlah perwakilan mahasiswa dan pemuda Papua, Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD) melalui Deputi V KSP yang menangani masalah Papua untuk ikut membantu mencarikan jawab atas konflik di pulau yang menyerupai burung Cendrawasih itu.
“Musyawarah Besar Mahasiswa dan Pemuda Papua pada 5-7 Agustus 2019 lalu di Yogyakarta,yang berisi prinsip-prinsip penyelesaian berbagai macam persoalan di Papua,”kata Wakil Ketua Umum PRD Alif Kamal dalam keterangan tertulisnya.
Musyawarah Besar yang melibatkan sekitar tiga ratus mahasiswa dan pemuda Papua dari 14 kota di Indonesia, menghasilkan butir-butir resolusi yang penting dalam merubah cara pandang atas persoalan Papua. Dalam politik landasan sosionasionalisme penting mengedepankan prinsip-prinsip perikebangsaan dan perikemanusiaan.
Menurut Alif, resolusi PRD ini menegaskan suatu dialog yang partisipatif dalam menyelesaikan persoalan Papua. Sekaligus penting juga dalam membentuk Dewan Rakyat Papua (DRP). Suatu lembaga yang mewadahi unsur terpenting dari suku-suku yang jadi struktur sosial masyarakat Papua.
“DRP bukan lembaga simbolik, tapi memiliki kewenangan legislasi, anggaran, dan kontrol,”kata Alif.
Sedangkan dalam hal bidang ekonomi, yang perlu ditekankan bagaimana memajukan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi. Dalam resolusi ini, harus ada pengakuan negara atas hak masyarakat adat terhadap sumber daya alam (tanah, air, dan kandungannya).
Jika melihat perkembangan terbaru konflik di Papua, bagi Alif prinsip-prinsip resolusi tersebut semakin mendesak untuk disampaikan. Ia berharap Jokowi dapat segera meresponnya serta mengambil langkah-langkah penyelesaian yang menyentuh substansi masalah di Papua.
Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono menegaskan dalam menyelesaikan gelombang gerakan massa di Papua dan daerah lain yang dipicu oleh kasus kekerasan terhadap Mahasiswa Papua di Malang, Semarang, Surabaya yang disertai tindakan rasisme, penegak hukum secepatnya melakukan tindakan konkrit.
“Tangkap serta adili siapapun yang terlibat, jangan pandang bulu. Karena tindakan itu telah melukai martabat saudara kita, masyarakat Papua. Apalagi tindakan itu sudah bertentangan dengan nilai Pancasila serta mencabik-cabik Persatuan Nasional,”papar Agus Jabo.
Jabo menambahkan kadang masalah memang karena faktor penanganan yang keliru, sehingga dampaknya fatal. Untuk itu dalam menyelesaikan persoalan Papua, penting merombak cara pandang atas berbagai persoalan yang terjadi.
“Pakailah pendekatan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sehingga tidak menimbulkan gejolak yang lebih besar seperti yang terjadi sekarang ini. Peristiwa ini menjadi cermin bagi kita semua bahwa ternyata ikatan kebangsaan kita ini sebetulnya rapuh,” kata Jabo.
Menurut dia, otokritik sangat penting dilakukan oleh semua elit politik dan elemen bangsa sekarang. Kepentingan bangsa harus diutamakan, di atas kepentingan Partai maupun kepentingan golongan. Karena itu, konsep kebangsaan yang hanya mengedepankan kesatuan teritorial sudah saatnya dipertimbangkan karena sudah usang.
“Sekarang, kebangsaan kita ini harus diletakkan di atas prinsip Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi, yaitu kemanusiaan serta kesejahteraan,” tukasnya.(*)