Labumi.id, Puluhan mahasiswa lintas kampus di Kabupaten Sumenep meminta transparansi anggaran penanganan Covid-19 kepada pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur, yang nilainya mencapai Rp 95 miliar.
Dalam pernyataannya koordinator mahasiswa Hendra Prayogi mengatakan pemerintah Kabupaten Sumenep tidak transparans di dalam pengelolaan anggaran Covid-19 yang nilainya fantastis.
Menurut dia, mahasiswa prihatin bila anggaran pandemi untuk kemanusiaan tidak dipergunakan sesuai posnya.
“Kami prihatin, anggaran itu tidak dipergunakan dengan realistis, sebab itu kami komitmen mengawal anggaran ini,”kata Hendra, Senin (08/06/2020).
Hendra bersama Aliansi Mahasiswa Peduli Sumenep (AMPS) ditemui oleh Bupati Sumenep A Busyro Karim bersama sejumlah kepala OPD di Gedung Aula Arya Wiraraja, Sumenep.
Dalam pertemuan ini AMPS meminta kepada pemerintah agar dilakukan pengawasan secara ketat agar realisasinya di lapangan tidak amburadul. Hal itu menurut mereka terbukti, dari kacaunya data yang dipaparkan pemerintah lewat media online maupun surat kabar.
Dalam kesempatan yang sama Bupati Sumenep, A. Busyro Karim saat menyatakan, dari total anggaran Rp. 95 miliar, dari kas daerah ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dicairkan baru Rp. 12 miliar.
“OPD belum semuanya dilaksanakan karena masih nunggu barang dan semacamnya, artinya uangnya belum diserahkan. Ini bagian dari klarifikasi biar semuanya tahu,” jelas Busyro.
Bupati juga menjelaskan beberapa hal yang menjadi pertanyaan mahasiswa, dan pengamatan yang dinilai sebagai masalah. Tetapi meskipun jawaban itu tidak memuaskan 100 persen, secara umum sudah ada gambaran tentang bagaimana pemerintah bekerja. (Khairul Amin)