Labumi.id, Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdhatul Ulama (LPTNU) Sumenep, Madura, Jawa Timur ikut menanggapi tuntutan aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa yang menuntut agar Bupati Sumenep Ahmad Fauzi mencopot Kepala Dinas Pendidikan Agus Dwi Saputra dari jabatannya karena ditengarai tak memiliki kapasitas pendidikan.
Ketua LPTNU Kabupaten Sumenep Ahmad Siddiq memandang jabatan kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Sumenep tidak harus orang yang berlatar belakang pendidikan. Ia menilai siapa pun berhak menjabat sebagai Kadisdik.
“Ini bukan lagi persoalan orang yang mempunyai latar belakang ilmu pendidikan. Tetapi apakah mau menyelesaikan problem yang ada. Ini seharusnya yang harus direnungkan. Biar tidak salah paham dan kaprah,”ujar Siddik melalui pesan suara kepada labumi.id, Kamis, 20 Januari 2022, malam.
Dia menegaskan yang harus dijadikan pertanyaan adalah apa yang harus digarap dan dilakukan Kadisdik untuk menuntaskan segera problema pendidikan di Sumenep. Salah satu problem pendidikan yang masih belum tertangani, adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM). Bahkan ia menyebut SDM Sumenep saat ini cukup buruk dan belum signifikan, terutama di bidang guru atau tenaga pendidik.
“Berapa banyak kekurangan guru di Sumenep, seperti SD sampai SMA. Meski untuk jenjang SMA bukan ranah Pemkab, tetapi dalam hal penyediaan sumberdaya butuh koordinasi,”sebutnya.
Problem berikutnya berkaitan dengan masalah disparitas dan kualitas pendidikan. Untuk menuntaskan hal diperlukan strategi, taktik, waktu dan pekerjaan yang ekstra. Untuk itu, kemudian dia menghimbau Kadisdik yang baru diberikan waktu 1 tahun untuk bekerja menyelesaikan problem yang ada.
Dia kemudian bercerita perihal penelitian yang dilakukan pada tahun 2021, salah satu rekomendasi yang ditemuinya di lapangan adalah peningkatan kualitas SDM, terjadinya kesenjangan disparitas dan buruknya infrastruktur pendidikan.
Mengenai masalah disparitas, Siddiq mengilustrasikan adanya sekolah unggulan dan biasa. Saran dia, sebaiknya yang unggulan ini juga perlu dikoordinasikan ke sekolah-sekolah yang ada di pelosok agar pemerataan kualitas pendidikan di Sumenep jadi massif. Siddiq lalu meminta kepada Kadisdik yang baru agar segera melakukan langkah-langkah ini untuk mengurangi terjadinya disparitas kualitas pendidikan.
Ketika dia dimintai pandangannya soal tuntutan pengunjuk rasa bahwa Bupati Sumenep Achmad Fauzi disebut-sebut menaruh orang yang keliru untuk menjabat kepala Disdik tanpa melihat resikonya, Siddiq menyatakan netral.
“Di sini, saya masuk orang yang netral untuk melihat masalah ini. Tetapi saya memiliki keyakinan orang yang dipilih Bupati merupakan orang yang terbaik, meski di sisi lain tentu pasti terdapat kekurangan dan kelebihan,” ungkapnya.
Siddiq lalu berargumentasi bahwa kapasitas seseorang bukan hanya dilihat dari latar belakang pendidikannya. Menurut dia, poin penting yang bisa dilihat apakah yang bersangkutan benar-benar serius dan mau menyelesaikan segala persoalan yang terjadi dengan pendidikan di Sumenep.
LPTNU, menurut Ahmad Siddiq akan memberikan masukan yang konstruktif dan kritis dalam membangun SDM di Sumenep. Sebab, persoalan pendidikan merupakan problem dan tanggung jawab bersama.
“Pendidikan milik semua komponen masyarakat wajib bahu membahu menyelesaikan problem ini. Termasuk LPTNU,” tuturnya.
