Kesulitan Akses Internet, Disdik Sumenep Sarankan PPDB Bagi Warga Kepulauan Menggunakan Luring

Labumi id, Mendekati tahun ajaran baru 2022-2023 Penerimaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB), Akses jaringan di beberapa Kepulauan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, masih menjadi kendala.

Kepala Bidang Dinas Pendidikan (Kabid Disdik) Sumenep, Ardiansyah, mengakui jika kendala jaringan di wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep aksesnya sangat sulit.

Namun demikian, pihaknya mengatakan bahwa tidak semua pendaftaran PPDB dari 27 Kecamatan di Sumenep menggunakan sistem online, melainkan bisa juga di akses secara luring (luar jaringan).

Dia mengatakan sekolah yang sulit jaringan sekalipun, tetap harus menginput data di Dapodik. Hal itu demi kepentingan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Yang terpenting pemindahan NISN di Dapodik itu keluar, intinya itu harus online. Ya meskipun di kepulauan tidak ada jaringan, ya mereka harus berusaha mencari jaringan untuk input data di Dapodik,” kata Ardi saat dikonfirmasi media di ruang kerjanya, Jumat, 10/06/2022.

“Kalau untuk daerah Kota mungkin cepat prosesnya karena tidak susah jaringan. Tapi kalau untuk kepulauan ya harus cari jaringan, gimanapun caranya,” tambahnya.

Dia mencontohkan, seperti Pulau Masalembu yang sangat sulit mengakses jaringan. Terkadang, para guru atau murid harus naik perahu untuk mendapatkan jaringan stabil.

Data Disdik Sumenep menyebutkan, cover area jangkauan SD sebanyak 650 sekolah, sementara Sekolah Menengah Pertama (SMP) 220 sekolah atau lembaga.

“Kalau SMP itu titik-titiknya cenderung ada jaringan. Contohnya saja SMP Negeri pasti ada di pusat-pusat kota. Beda dengan SD yang cakupannya di desa, apalagi wilayah kepulauan. Tapi kalau SMP pasti cenderung menggunakan online, karena cover areanya lebih nyaman,” kata dia menjelaskan.

Kendati demikian, pihaknya tetap meminta laporan bagi lembaga yang berada di bawah naungannya meski yang sulit jaringan sekalipun.

“Kami masih minta laporan, untuk SD. Karena PPDB tahun ini lebih menekankan ketersediaan prasarana. Kalau prasarananya sudah siap menerima lebih dari pagunya, maka diperkenankan untuk menambah lebih. Tapi, sejauh saya menganalisa dengan teman-teman disini, prasarana kita sedang tidak mendukung untuk penambahan pagu,” urainya.

Namun, kata dia lebih lanjut, karena jumlah penduduk juga tidak banyak dan jumlah siswa kelas satu atau peserta didik baru juga tidak naik secara signifikan, pagu tidak banyak berubah.

“Pagu itu seperti rombongan pelajar yang disiapkan tahun ini,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *