Labumi.id ; Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan partainya semakin solid, ditengah goncangan dinamika politik yang menyelimuti partainya. Bahkan, AHY memastikan pasca laporannya ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 8 Maret 2021 lalu, segenap jajaran pimpinan dan pengurus DPP, DPD, DPC, DPAC, sampai hingga tingkat Ranting; serta seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat; semakin kompak, semakin berani, dan semakin siap mempertahankan kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat di seluruh tanah air.
”seluruh kader juga semakin kompak, semakin berani, dan semakin siap melawan siapapun yang mengancam, dan ingin merebut apa yang kami miliki. Karena bagi kami, perjuangan ini suci; demi menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menyelamatkan demokrasi di negeri ini,” jelas AHY dalam keterangan pers tertulisnya yang diterima Labumi.id, Selasa (30/3/2021).
Pihaknya juga berterima kasih telah diberikan ruang dan waktu untuk menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah. Kami bertemu Menkopolhukam, jajaran Kemenkumham, Komisioner KPU dan yang lainnya. Komunikasi ini penting untuk mencegah terjadinya salah persepsi antara jajaran pemerintah dengan Partai Demokrat, seperti yang kerap diangkat dalam pemberitaan di media massa, maupun percakapan publik di media sosial.
”Alhamdulillah, proses komunikasi juga berjalan dengan baik; tanpa saling intervensi dalam bentuk apapun, dengan sikap saling meng- hormati. Sikap ini penting sebagai manifestasi dari tegaknya supremasi hukum dan nilai-nilai demokrasi,” ucapnya.
Saat ini, Partai Demokrat tengah menunggu sikap dan putusan pihak pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham, untuk merespons apa yang dinamakan Kongres Luar Biasa (KLB), yang ilegal dan inkonstitusional itu. Partai Demokrat menaruh harapan, dan memegang janji pemerintah serta jajaran penegak hukum, untuk menegakkan hukum sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.
Selanjutnya, merespons manuver politik yang dilakukan oleh kubu KSP Moeldoko terkait konferensi pers di Hambalang, dan pernyataan KSP Moeldoko di akun media sosialnya, AHY menilai upaya dari kubu KSP Moeldoko untuk mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat isu Hambalang, setelah kubu KSP Moeldoko tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggaraan KLB, yang nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum.
Kemudian, ada upaya KSP Moeldoko untuk mendiskreditkan Partai Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024. Kami semua bertanya: Pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Moeldoko maksudkan? KSP Moeldoko harus menjawab pertanyaan mendasar ini, agar tidak menyulut kemarahan kader dan simpatisan Partai Demokrat yang semakin besar.
Pihaknya berkesimpulan, upaya-upaya KSP Moeldoko dan kubunya untuk membangun citra buruk Partai Demokrat, dengan berbagai cara ini, bertujuan agar KSP Moeldoko mendapatkan pembenaran untuk tampil sebagai penyelamat.
”Ini adalah lagu lama, yang mudah sebenarnya, dan makin menunjukkan bahwa KSP Moeldoko dan gerombolannya, tidak punya alasan yang fundamental, dan telah keluar dari akal sehat,” ujarnya.
Selain itu, AHY juga merespons apa yang disampaikan oleh para pelaku GPK-PD yang terus mendiskreditkan Partai Demokrat dan kader-kadernya. Menurut dia, pernyataan yang mendiskreditkan Partai Demokrat tersebut tidak memiliki kebenaran dan tidak akurat, juga tidak ada kaitannya dengan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan PD.
”Justru yang menjadi perhatian masyarakat luas saat ini adalah: gerakan KLB yang melawan hukum itu sendiri, yang justru tidak bisa dijelaskan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para pelaku GPK-PD,” ungkap AHY.
Ia juga menyebutkan, dalam 7 tahun terakhir, Partai Demokrat terus melakukan konsolidasi dan pembenahan internal partai, termasuk tindakan pencegahan atas penyimpangan atau pelanggaran hukum. Tindakan konsolidasi dan pembenahan ini, yang dijalankan secara serius telah menunjukkan hasil yang nyata.
Sedangkan terkait tudingan KSP Moeldoko bahwa ada tarikan ideologis di tubuh Partai Demokrat, AHY menegaskan, bahwa ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila. Partai Demokrat juga menjunjung tinggi kebhinekaan atau pluralisme. Ini sudah final. Harga mati, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.
”Sekali lagi, KSP Moeldoko harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘tarikan ideologis’ di Partai Demokrat,” katanya.
Jika yang KSP Moeldoko maksudkan adalah masalah radikalisme; justru Partai Demokrat, dengan asas Nasionalis-Religius, menolak ideologi radikal tumbuh-berkembang di Indonesia. Tidak ada ruang bagi ideologi radikal (baik kiri, maupun kanan) di tubuh Partai De- mokrat. Partai Demokrat juga konsisten, lantang menolak eksploitasi politik identitas, termasuk upaya-upaya membenturkan antara Pancasila dengan agama tertentu; yang itu semua hanya akan memecah belah bangsa.
Gubernur Aceh dan Gubernur Papua, yang merupakan kader utama Partai Demokrat, menjadi contoh konkret, bagaimana implementasi Pancasila dan kebhinekaan dalam organisasi Partai Demokrat. Pada saatnya, kader-kader utama Partai Demokrat dari beragam identitas bisa menjelaskan kepada publik, bahwa isu pertentangan ideologi dalam tubuh Partai Demokrat adalah fitnah, hoax, dan tuduhan yang keji.
”KSP Moeldoko harus bertanggung jawab atas pernyataannya kemarin. Karena pernyataan KSP Moeldoko ini menyakiti perasaan para penggagas dan pendiri, serta seluruh kader dan konstituen Partai Demokrat dimanapun berada,” ujarnya. (Red)